Aksi Damai GTT Non - Dapodik Ponorogo,Tuntut Masuk Dalam Sistim Dapodik
PONOROGO II bratamedia.id - Ribuan Guru Tidak Tetap non-Dapodik menggelar aksi damai, Mereka menuntut pengakuan resmi melalui pendataan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai syarat mutlak kepastian nasib mereka. Dengan tidak masuknya dalam sistem Dapodik, para guru honorer ini tidak memiliki akses untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun program bantuan pusat lainnya. Bertempat di halaman Kabupaten. Selasa, (26/05/2026).
Memang ironis, Selama masa pengabdian kurang lebih 6 hingga 10 tersebut, mereka bertahan dengan upah yang sangat minim berkisar antara Rp.250.00-Rp500.000 per bulan.
Ketua Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Ponorogo, Mahmud Danuri, menegaskan bahwa kehadiran mereka menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat buruk kepada Pemerintah Daerah, tetapi kami semua hanya minta keberadaan kami diakui. Ini juga murni untuk memperjuangkan kejelasan status.
" Kepada Pemerintah Daerah,Saya minta segera ada regulasi untuk kami semua dimasukkan ke dalam Dapodik,” tegas Mahmud Danuri.
Sementara itu Riyanto anggota DPRD Ponorogo, yang saat itu hadir merasa prihatin melihat kondisi para guru yang nasibnya masih Belum jelas statusnya.
Riyanto berharap ada solusi bagi para guru yang tergabung dalam forum ini, mereka bisa segera masuk sistem dan berpeluang mengikuti seleksi P3K.
“Saya tahu persis kondisi guru-guru yang nasibnya seperti itu. Intinya kami menerima dan akan mengawal aspirasi dari teman-teman guru GTT non-Dapodik ini hingga sesuai yang diharapkan," jelas Riyanto.
Para guru honorer ini berharap dengan adanya aksi tersebut bisa menghasilkan keputusan nyata yang berpihak pada kesejahteraan para guru honorer dikabupaten Ponorogo. (Jaya).
