Polemik Sumbangan Rp2,5 Juta di SMAN, Forum LSM Ponorogo Ingatkan, Kedepankan Transparansi Komite dan Sekolah
0 menit baca
PONOROGO II bratamedia.id – Forum LSM Ponorogo angkat bicara menanggapi polemik sumbangan sebesar Rp2,5 juta di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Ponorogo. Gabungan lembaga swadaya masyarakat ini menyatakan mendukung partisipasi wali murid untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun menuntut adanya transparansi penuh dalam proses penghimpunan hingga penggunaan dana.
Juru bicara Forum LSM Ponorogo, Hari Bara, menegaskan bahwa dukungan terhadap komite sekolah bukan berarti mengabaikan kemampuan ekonomi wali murid. Menurutnya, partisipasi masyarakat memang diperlukan karena tidak seluruh kebutuhan pendidikan dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah.
“Banyak item pendidikan yang memang tidak mampu dibiayai pemerintah. Karena itu diperlukan partisipasi wali murid. Tetapi tentu di sini kami menuntut transparansi komite dan sekolah,” ujar Hari. Kamis, (08/10/2026).
Forum LSM Ponorogo sendiri beranggotakan sejumlah tokoh pergerakan setempat, antara lain Hari Bara selaku Ketua DPC GRIB Jaya Ponorogo, Aang Pariyanto selaku Ketua LSM Garda Wengker, serta Halil selaku Ketua LSM PRC Ponorogo.
Terkait nominal Rp2,5 juta yang ramai disorot, Hari memandang angka tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai kewajiban mutlak atau "harga mati" bagi seluruh wali murid. Angka tersebut muncul untuk menggambarkan kebutuhan dalam rencana kerja sekolah yang disampaikan melalui mekanisme komite.
“Komite sangat kooperatif dalam menghimpun sumbangan wali. Apapun kesulitan wali sangat diperhatikan. Jadi bukan harga mati. Kalau ada yang keberatan, keringanan atau apapun bahasanya bisa dilakukan,” jelas Hari.
Ia menambahkan, sumbangan komite selama ini tidak mengenal prinsip wajib dengan nominal yang disamaratakan. Kondisi ekonomi tiap keluarga harus tetap menjadi pertimbangan utama melalui sistem subsidi silang, terutama untuk menjamin hak pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu atau jalur afirmasi.
Bagi Forum LSM Ponorogo, predikat sekolah favorit membawa konsekuensi kebutuhan untuk menjaga kualitas mutu pendidikan. Namun, kebanggaan orang tua menyekolahkan anaknya di sana harus berjalan beriringan dengan kepedulian yang disesuaikan kemampuan finansial.
Forum ini mendorong agar ruang komunikasi antara pihak sekolah, komite, dan wali murid terus dibuka lebar. Transparansi mengenai perencanaan hingga penggunaan dana dinilai menjadi kunci utama agar semangat gotong royong ini benar-benar berdampak positif bagi siswa tanpa menimbulkan persoalan baru.(Jaya).
